Resentralisasi Melalui Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah

15672807_599276166931431_233988404678530827_n

Jasmadi Akbar (Mahasiswa Ilmu Administrasi Negara STISIP Muhammadiyah Sinjai)

Otonomi Daerah adalah hak, wewenang dan kewajiban daerah otonom untuk mengatur dan mengurus sendiri Urusan Pemerintahan dan kepentingan masyarakat setempat dalam sistem Negara Kesatuan Republik Indonesia. Lahirnya otonomi daerah tak terlepas dari tuntutan reformasi dan amandemen Undang-Undang Dasar 1945. Dalam Pasal 18 dan Pasal 18A dalam Undang-Undang Dasar 1945 mengakui secara jelas otonomi daerah serta menjadi landasan utama dalam terbentuknya Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah salah satu pruduk hukum yang disepakati oleh Kementerian Dalam Negeri dengan Komisi II Dewan Perwakilan Rakyat Republik Indonesia (DPR RI) pada awal 2010. Perjalanan dari undang-undang ini tidak begitu baik, karena penyerahan rancangan undang-undangnya baru diserahkan pada tanggal 4 Februari 2012 silam, dan mulai dibahas pada masa sidang keempat DPR pada bulan Mei-Agustus 2012. Undang-Undang Pemerintahan Daerah yang terbaru diharapkan disahkan sebelum pelaksanaan Pemilu 2014 tetapi mengalami pemunduran waktu hingga baru bisa disahkan pada bulan September 2014. Baca lebih lanjut

Krisis Moral di Era Globalisasi

mau-juga-di-posting

Syahrul Ramadana dan Hilal Nurfi (SMA Negeri 1 Sinjai Timur)

Di Era ini, pendidikan moral  seperti tak dihiraukan lagi dan kedudukannya menjadi tersisihkan yang semula kokoh menjadi tolak ukur  yang harus dimiliki oleh setiap siswa dalam menempuh pendidikan tetapi kini menjadi sesuatu yang tabu dalam dunia pendidikan itu sendiri sehingga negeri ini mengalami krisis moral. Moral generasi penerus bangsa semakin hari semakin merosot, hal ini tentunya akan berdampak buruk bagi  perkembangan negeri ini kedepannya, oleh karena itu, perlu mendapatkan perhatian lebih dari lembaga pendidikan. Kemerosotan  moral generasi penerus bangsa mungkin saja disebabkan rendahnya pendidikan moral di lingkungan pendidikan formal maupun informal. Dalam dunia pendidikan era sekarang, yang menjadi prioritas utama dalam menuntut ilmu ialah status sosial. Para orang tua siswa menyekolahkan anak-anak mereka setinggi mungkin agar menyandang gelar yang cetar membahana sehingga demikian status sosialnya pun ikut terangkat dimata masyarakat. Baca lebih lanjut

Hak Menguasai Negara: Akar Konflik Tanah dan SDA di Indonesia

mau-di-posting

Akmal Maulana dan Yusrianto (Mapala PTM Sinjai)

Konflik tanah dan Sumber Daya Alam merupakan salah satu konflik tertinggi yang ada di Indonesia, meskipun cakupannya lebih kecil jika diperbandingkan dengan isu konflik agraria. Berdasarkan catatan KPA (Konsorsium Pembaruan Agraria), terdapat 252 konflik pada tahun 2015 dengan melibatkan 108.714 keluarga dan luas lahan sengketa mencapai 400.430 Ha.[1]

Konflik secara sederhana dapat dimaknai sebagai Proses atau keadaan dua pihak berusaha menggagalkan tercapainya tujuan masing-masing yang disebabkan adanya perbedaan pendapat nilai-nilai ataupun tuntutan dari masing-masing pihak.[2]. Sedangkan menurut Webber, Konflik merupakan suatu hubungan sosial yang dimaknai sebagai keinginan untuk memaksakan kehendaknya pada pihak lain.[3] Baca lebih lanjut

MEMPERBAIKI MENTAL BANGSA MELALUI SISTEM PENDIDIKAN KI HAJAR DEWANTARA

img_7711

Muh. Nurhidayat dan Islamuddin Alimurrijal (SMA Negeri 2 Sinjai Utara)

Indonesia merupakan salah satu negara berkembang di Asia Tenggara. Status negara berkembang ini diberikan melalui beberapa kriteria, mulai dari populasi, kesejahteraan penduduk, tingkat kemiskinan, kesehatan serta pendidikan. Berbicara tentang pendidikan, hal tersebut merupkan satu dari banyak masalah yang dihadapi bangsa Indonesia, khususnya bagi para generasi penerus bangsa. Banyak diberitakan di media mengenai rencana pelaksanaan Full Day School dan penghapusan UN. Namun, apakah ini mampu mengatasi masalah pendidikan di Indonesia? Baca lebih lanjut

Implikasi Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah terhadap Pengelolaan Hutan dan Pertambangan di Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota

jasmadi-akbar

Jasmadi Akbar (Mahasiswa Program Studi Ilmu Administrasi Negara STISIP Muhammadiyah Sinjai)

Dalam perkembangan pemerintahan daerah di Indonesia pasca orde baru merupakan sebuah awal lahirnya tatanan pemerintahan dari sentralistik menuju desentralisasi. Perubahan tersebut diwujudkan dengan lahirnya berbagai undang-undang mengenai pemerintahan daerah selama era reformasi saat ini. Setelah runtuhnya rezim orde baru lahirlah Undang-Undang No. 22 tahun 1999 tentang Pemerintahan Daerah untuk pertama kalinya. Undang-undang tersebut merupakan jawaban atas salah satu tuntutan reformasi yang berisi desentralisasi yang dianggap paling liberal di dunia dikarenakan urusan pemerintahan yang sangat besar dilimpahkan kepada daerah sehingga dianggap mendekatkan Indonesia ke sistem pemerintahan federal. Akan tetapi, desentralisasi dalam pemeberian izin pemanfaatan hutan dan usaha pertambangan dianggap menjadi penyebab banjir dan pencemaran air di beberapa tempat seperti Sumatera, Kalimantan, Sulawesi, Maluku dan Papua. Baca lebih lanjut

HIMARA GELAR PEMBUKAAN LKK

image

Suasana Pembukaan Latihan Kader Kehimaraan (LKK) HIMARA STISIP Muhammadiyah Sinjai. (21/9/2016)

PERS HIMARA – Himpunan Mahasiswa Administrasi Negara (HIMARA) Sekolah Tinggi Ilmu Sosial dan Politik (STISIP) Muhammadiyah Sinjai mengadakan pembukaan kegiatan Latihan Kader Kehimaraan. Kegiatan tersebut dilaksanakan pada tanggal 21 September 2016 di Kampus STISIP Muhammadiyah Sinjai. (21/9/2016)

Kegiatan yang bertema Mewujudkan Kader yang Berkarakter, Profesional dan Bertanggung Jawab Terhadap Organisasi diharapkan dapat terwujud.

Baca lebih lanjut